Home / BERITA / BANYAK PENDAPAT KELIRU MENANGGAPI PILKADA SIANTAR

BANYAK PENDAPAT KELIRU MENANGGAPI PILKADA SIANTAR

Catatan Simon Sihombing (Bagian V)
Kupersembahkan Untuk Warga Pematangsiantar

Oleh : Simon Sohombing
Oleh : Simon Sohombing

SUARASIANTAR.COM – Sebagai pintu masuk yang menentukan apakah calon (independen) atau pasangan calon bisa bertarung dalam pilkada, tahapan pencalonan memang merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam pilkada. Sepanjang perjalanan pilkada tahapan inilah yang paling banyak membuahkan sengketa. Sengketa yang seharusnya bisa berakhir di tingkat pengawas pilkada, malah berujung ke Mahkamah Konstitusi. Artinya, mutlak merupakan hak konstitusi Surfenov Sirait – Parlin Sinaga ketika ditolak oleh KPUD Siantar, maka pasangan ini mengajukan gugatan ke Panwaslih Siantar, dan akhirnya ditetapkan sebagai Paslon dengan nomor urut 5.

Setelah ditetapkan tapi dicoret lagi, maka merupakan hal wajar pula ketika Surfenov – Parlin mengajukan gugatan ke PTUN Medan. Sudah tepat dan benar Gugatan SSPS diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Justru keliru kalau Gugatan diajukan ke PTTUN. Sekali lagi, setelah beberapa kali mengikuti sidang di di PTUN Medan, semestinya Ketua KPUD Siantar, Mangasi Tua Purba sudah faham apa yang menjadi gugatan Surfenov-Parlin, dan mengapa diajukan ke PTUN Medan, bukan ke PTTUN sebagaimana disebut-sebut Mangasi dan berbagai pihak lainnya bahwa Gugatan Surfenov Parlin salah alamat, tidak mengikuti mekanisme sengketa, dan sebagainya.

Akibat kurang faham, banyak pihak tersesat. Beragam pendapat keliru muncul di mana2. Selain Ketua KPUD Siantar Mangasi Tua Purba, juga dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masayarakat Universitas Simalungun, Riduan Manik, dari Zainul Arifin Siregar, dan berbagai pihak lain. Sekedar contoh saja, pernyataan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masayarakat Universitas Simalungun, Riduan Manik sebagaimana dilansir sebuah media massa Senin, 21 Desember 2015. Menurut Riduan, gugatan yang diajukan Surfenov Sirait di PTUN harus batal demi Hukum. Disebutkan Riduan, PTUN tidak memiliki kewenangan mengadili sengketa Pilkada yang diajukan Surfenov-Parlin, harus batal demi hukum, termasuk putusan sela penundaan.

Menurut Riduan, seharusnya saat Surfenov mengajukan gugatan, PTUN harus menolaknya. Ini kata Riduan Manik: “Ini ibarat sewaktu ada orang yang menikah secara Islam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan negeri, yah gak bolehlah,”
Menurutnya, dengan diterimanya kasus tersebut, Hakim PTUN harusnya mendapat sanksi. “PTUN tidak punya kewenangan sesuai UU No 1 Tahun 2015 Pasal 153, dan mereka seharusnya diberi sanksi karena telah menerima mengadili hal tersebut. Inilah mungkin penyebab kenapa hakim PTUN itu diperiksa,” kata Riduan Manik. Riduan manik juga mengatakan, bahwa demi masyarakat Siantar, Panwaslih Harus Dipidanakan.

Penyelenggara Pemilu yakni Panwaslih yang mengeluarkan putusan yang tidak sesuai aturan sehingga berlarut-larut. Masih menurut Riduan, anggota Panwaslih yang menyalahi aturan tersebut tidak hanya diadili dari segi etika saja melainkan juga harus diadili secara pidana. “Akibat keputusan Panwaslih itu Rp 15 M habis sia-sia tanpa pilkada, uang rakyat habis sia-sia. Saat ini kita harus mencari tahu kenapa Panwaslih mengeluarkan putusan tersebut, pasti ada sebabnya. Oleh karena itu, demi masyarakat Siantar, anggota Panwaslih yang melakukan itu harus dipidanakan,” katanya.

Riduan menuturkan bahwa patut dicurigai ada apa dibalik keputusan yang dikeluarkan Panwaslih tersebut. “Kita patut curigai ada suap dalam putusan tersebut. Kalau seandainya ada, pemberi suap dan dan penerima suap harus dipidanakan,” katanya. Menurut Riduan, gugatan yang diajukan Surfenov Sirait di PTUN harus batal demi Hukum. Disebutkan Riduan, PTUN tidak memiliki kewenangan mengadili sengketa Pilkada yang diajukan Surfenov-Parlin, harus batal demi hukum, termasuk putusan sela penundaan pencoretan Surfenov-Parlin harus batal demi hukum. Menurutnya, seharusnya saat Surfenov mengajukan gugatan, PTUN harus menolaknya. Kata Riduan Manik: “Ini ibarat sewaktu ada orang yang menikah secara Islam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan negeri, yah gak bolehlah.”

Menurut Riduan, dengan diterimanya kasus tersebut, Hakim PTUN harusnya mendapat sanksi. “PTUN tidak punya kewenangan sesuai UU No 1 Tahun 2015 Pasal 153, dan mereka seharusnya diberi sanksi karena telah menerima mengadili hal tersebut. Inilah mungkin penyebab kenapa hakim PTUN itu diperiksa,” kata Riduan Manik. Riduan manik juga mengatakan, bahwa demi masyarakat Siantar, Panwaslih Harus Dipidanakan. Penyelenggara Pemilu yakni Panwaslih yang mengeluarkan putusan yang tidak sesuai aturan sehingga berlarut-larut. Menurutnya, anggota Panwaslih yang menyalahi aturan tersebut tidak hanya diadili dari segi etika saja melainkan juga harus diadili secara pidana.

Berikutnya, Komisoner KPU Pematangsiantar Batara Manurung, berpendapat bahwa gugatan yang dilayangkan oleh pasangan Surfenov Sirait-Parlin Sinaga ke PTUN terkait pencoretan dari kepesertaan Pilkada serentak 2015 dinilai tidak dapat menjadi objek sengketa. “Menurut UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 153, tentang Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara ayat 1, pasangan calon harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata Batara, Jumat (11/12).

Masih menurut Batara, Survenof-Parlin seharusnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Meski demikian, KPU Pematang Siantar tetap menghargai putusan sela yang dikeluarkan PTUN. “Kenapa kami tunda? Karena kami menghormati peradilan negara ini dan KPU RI juga menyampaikan kepada kami bahwa semua lembaga peradilan negara harus dihargai,” katanya. Joseph Sihombing juga meluapkan pendapat bahwa, selain tidak diajukan ke lembaga peradilan yang tepat, pasangan Surfenov-Parlin juga belum menyampaikan pendiskualifikasian tersebut sebagai objek sengketa ke Panwaslih Kota Pematang Siantar. Disebutkan Joseph, sebagai objek sengketa, Surfenov – Parlin tidak pernah mengajukannya. Ditambahkan Joseph, Surfenof Parlin hanya mengadukan pelanggaran pidana Pilkada yang dilakukan oleh KPU Pematang Siantar dan Bawaslu Sumut.

Pada hal, jika saja memberi waktu untuk sejenak berpikir secara objektiv dan netral, kan sudah jelas bahwa objek gugatan Surfenov-Parlin adalah Berita Acara KPU Pematangsiantar- 02.656024/XI/2015 tertanggal 27 Nopember 2015, yang salah satu poinnya minta untuk membatalkan Surat Keputusan KPU No 45-002.656024/XI/2015 karena telah membatalkan paslon Surfenov-Parlin. Lebih jauh, berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi (MK) No 31 terkait uji materi terhadap kewenangan DKPP, tidak lagi berwenang menggunakan istilah keputusannya final dan mengikat, kewenangan DKPP untuk putusan final dan mengikat telah dianulir dan keputusannya sudah tidak final dan mengikat lagi. Artinya, keputusan DKPP bisa digugat ke PTUN.

Wewenang DKPP sekarang hanya sebatas menilai tentang penyelenggara Pemilukada menyangkut integritas, moralitas dan etika. Yang memiliki kewenangan putusan final dan mengikat adalah Panwaslih. Soal kewenangan dimaksud, telah dikuatkan oleh Fatwa Mahkamah Agung (MA) tanggal 21 Mei 2015 yang ditujukan kepada Bawaslu, yaitu Fatwa MA No 155/Tuaka.TUN/V/2015. Pada poin 2 disebut, bahwa Bawaslu RI tidak dapat menyelesaikan sengketa yang ada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, melainkan hanya dapat diselesaikan melalui PTUN Bukan di PTTUN. PTUN lah yang berwenang sesuai peraturan dan perundang-undangan. Dan putusan Panwaslih itu menurut Fatwa MA adalah keputusan final dan mengikat. Keputusannya mempunyai nilai eksekutorial yang secara hukum wajib dilaksanakan oleh para pihak bersengketa.

Akibat kurang faham, KPUD Siantar menjadi tergugat karena telah membatalkan Keputusan Panwaslih yang menetapkan Surfenov – Surfenov Sirait Dengan tegas, Panwaslih diberi wewenang sesuai UU No 1 tahun 2015 jo UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilukada, Pada Pasal 144 dijelaskan, bahwa putusan Panwaslih adalah Final dan Mengikat. Putusan Panwaslih tidak boleh dikoreksi.

Untung saja KPU Siantar bersedia menunda pelaksanaan Pilkada Siantar tanggal 9 Desember 2015 lalu. Jika tidak ditunda sebelum turunnya putusan hakim PTUN yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), siapapun yang menang, tanpa keikutsertaan Surfenov-Parlin, maka hasil Pilkada Siantar cacat hukum. Mengapa demikian ? Karena sebelum terjadinya pengaduan Zainul Arifin Siregar ke DKPP, KPUD Siantar telah menetapkan Surfenov Sirait – Parlindungan Sinaga adalah pasangan yang sah dan resmi sebagai Pasangan Calon Walikota – Calon Wakil Walikota Pematangsiantar dengan nomor urut 5. (Bersambung)

Komentar Via Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *