Home / OPINI / Di Negeri Revolusi Mental

Di Negeri Revolusi Mental

Rasanya ingin sekali bermimpi, pada sebuah negeri di mana masyarakat adil dan makmur benar-benar terwujud di negeri yang katanya kaya raya dengan sumberdaya alam melimpah ruah. Di mana para pengurusnya tidak memperkaya diri dan sibuk berdiplomasi. Di mana para pejabat negaranya mampu hidup sederhana, naik becak, bemo, duduk berlesehan layaknya rakyat jelata seperti dalam iklan dan kampanye menjelang pesta demokrasi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat.

Saat ini, kesenjangan itu jelas kian terasa. Ditengah jutaan masyarakat tidak memiliki rumah hingga harus hidup berpindah pindah karena tak memiliki sepetak tanah, pejabat pemerintahnya justru tinggal digedung mewah, membahas masalah kerakyatan dan kemiskinan di hotel megah bintang tujuh. Budaya malu bermewah-mewah ditengah kemiskinan yang tinggi belum menjadi trand apalagi gaya hidup. Saat ini, apakah ada pejabat pemerintah yang menolak gaji dan segala fasilitas yang diberikan karena rakyatnya masih banyak yang tidak makan ? Yang ada justru para pejabat rame-rame minta dibikini fasilitas gedung termegah dengan alasan agar memikirkan masalah kerakyatan bisa lebih focus. Gedung yang punya kolam renang, tempat kebugaran… okh, alamak, hendak mengurus rakyat atau bersenang-senang dengan menggunakan uang rakyat ?

Kalau mau dibilang bobrok, yah mungkin benar negeri ini bobrok. Slogan mengentaskan kemiskinan dan kebodohan begitu harum terdengar. System penganggaran juga begitu semerbaknya hingga pemerintah berani mengeluarkan Undang-undang dengan memporsikan biaya pendidikan 20 % dari APBN. Harum memang, melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) orang tua semestinya tidak lagi berkeringat jagung untuk mengeluarkan biaya pendidikan. Tapi faktanya, banyak orang tua yang terpaksa merumahkan anaknya karena biaya pendidikan tetap saja mahal sekalipun bersekolah di negeri yang notabenenya milik pemerintah. Karena para pengurus sekolah yang berani memberikan biaya pendidikan berbungkus pakaian sekolah dibiarkan melenggang terus mengurusi sekolah. Sertivikasi guru yang menghabiskan sebagian besar alokasi biaya pendidikan juga tidak bisa menjamin kwalitas guru yang akan berdampak pada kwalitas anak didik. Sebab guru lebih dibebankan pada kejar tayang dan seabrek laporan. Salah uruskah, hantah tak tahulah.

Komentar Via Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *