Home / BERITA / KARENA PAHAM HUKUM SURFENOV MENGGUGAT

KARENA PAHAM HUKUM SURFENOV MENGGUGAT

Catatan Simon Sihombing (Bagian III)
Kupersembahkan Untuk Warga Pematangsiantar

Oleh : Simon Sohombing
Oleh : Simon Sohombing

SUARASIANTAR.COM – Serunya, pasca putusan DKPP yang memberhentikan komisioner Panwaslih, sesungguhnya KPUD Siantar tidak berani mencoret Surfenov-Parlin. Namun dengan berbagai siasat dan setelah melakukan diplomasi dan loby2 maut ke Bawaslu Sumut, barulah KPUD siantar mencoret Pasangan Nomor 5 Surfenov-Parlin. Pencoretan itu salah besar.  KPUD atau DKPP tidak berwenang membatalkan Paslon. 

Keputusan KPUD Siantar atas Pencoretan Surfenov Sirait-Parlin sebagaimana diajukan ke PTUN Medan, adalah cacat hukum dan melanggar rambu-rambu undang-undang. Dan telah masuk dalam tindakan Abuse of Power, atau tindakan melebihi kewenangan. Memahami dan mengerti hukum dengan baik dan benar, Surfenov tidak menyerah atas pencoretan ini. Melalui kuasa hukumnya, Mulyadi, Surfenov langsung mengajukan Gugatan atas Pencoretan tersebut ke PTUN Medan. Maka, tak ayal lagi, dunia perpolitikan khususnya di Siantar sontak kaget. Sebab, pada 8 Desember 2015, Surfenov-Parlin mendapat Putusan Sela dari PTUN Medan bahwa Pencoretan dirinya oleh KPUD harus dicabut, konsekwensi hukumnya adalah Surfenov-Parlin harus diikutkan sebagai peserta Pilkada.

KPUD Siantar kelabakan, kebakaran jenggot. Tak mungkin menyelenggarakan pilkada dengan keiutsertaan Surfenov Parlin, karena Surat Suara dan logistika lainnya yang sudah didistribusikan ke masing2 TPS hanya dengan 4 Peserta, atau tanpa Surfenov Parlin. Kerunyaman ini mengakibatkan ditundanya Pilkada Siantar yang seharusnya diselenggarakan esok paginya 9 Desember 2015. Selanjutnya, berdasarkan perintah dari KPU RI, Pilkada Serentak untuk Siantar harus ditunda, karena adanya proses hukum di PTUN Medan dalam hal ini Gugatan SSPS.

Setelah menjalani persidangan cukup pajnang, pada 25 Februari PTUN Medan memenangkan gugatan Surfenov dan memutuskan agar Pencoretan Surfenov dibatalkan, dan agar memasukkan kembali Surfenov – Parlin sebagai peserta Pilkada Siantar. Luar biasa, atas putusan PTUN Medan tersebut, KPUD Siantar bukannya menyelenggarakan Pilkada. KPUD Siantar malah naik Banding. Akibatnya, pilkada tidak terselenggara lagi.
Padahal, Surfenov – Parlin telah memenuhi syarat tapi ditolak KPUD. Putusan Panwaslih adalah final dan mengikat, tapi mengapa KPUD masih mencoret. Sebaliknya, Putusan DKPP tidak final dan tidak mengikat dan bisa digugat ke lembaga peradilan.

DKPP tidak dapat membatalkan Paslon (Tapi KPUD mencoret Surfenov-Parlin). KPUD juga tidak dapat membatalkan paslon, kalau menerima dan menolak Balon memang berwewenang. Sejak awal persidangan di PTUN, termasuk dalam memori bandingnya, KPUD menganggap PTUN tidak berhak menangani gugatan Surfenov-Parlin. Menurut KPUD yang berhak adalah PTTUN). SSPS akan menang di tingkat Banding karena Putusan Panwaslih Final dan Mengikat. Termasuk di tingkat Kasasi. Panwaslih berani menetapkan Sufenov karena sudah memenuhi syarat. Panwaslih yang diberhentikan/dipecat sudah menggugat ke PTUN, dan sudah menang. KPUD apalagi DKPP tidak berhak menggagalkan Paslon, KPUD hanya berhak menerima atau menolak Balon.

Pada saat mengajukan gugatan ke PTUN Medan, Surfenov bukan balon, tetapi sudah Paslon dengan nomor urut 5. Jadi, DKPP dan KPU tidak berwenang/ tidak bisa membatalkan Paslon Nomor Urut 5 Surfenov-Parlin. Kalaupun nanti putusan banding mengalahkan Surfenov-Parlin, mereka tetap akan mengajukan Kasasi ke MA. Tapi, dengan membaca Memori Banding KPUD, yang dengan sok tahu melecehkan Majelis Hakim PTUN Medan, yakinlah Surfenov-Parlin akan menang. Kalau Surfenov menang, seharusnya KPUD tidak harus Kasasi agar Pilkada Siantar bisa diselenggarakan.Tapi kalau KPUD bersikukuh untuk menggugurkan Paslon Nomor Urut 5 Surfenov- Parlin silahkan saja itu hak KPUD. (Bersambung)

 

Komentar Via Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *