Home / BERITA / KETUA KPUD SIANTAR TERKESAN ANGKUH, PONGAH, SOMBONG, DAN LECEHKAN MAJELIS HAKIM PTUN MEDAN

KETUA KPUD SIANTAR TERKESAN ANGKUH, PONGAH, SOMBONG, DAN LECEHKAN MAJELIS HAKIM PTUN MEDAN

Catatan Simon Sihombing (Bagian VI)
Kupersembahkan Untuk Warga Pematangsiantar

Oleh : Simon Sohombing
Oleh : Simon Sohombing

SUARASIANTAR.COM – Dari keseluruhan proses tertundanya Pilkada siantar ini, sepertinya Surfenov-Parlin bakal jadi WALIKOTA PEMATANGSIANTAR (Kabulkanlah Ya Tuhan). Di tingkat Banding SSPS diyakini akan menang. Hal itu terlihat karena Memory Banding KPUD setebal 32 halaman yang diterima PTTUN 22 Maret lalu, isinya hanya berkutat di Kewenangan PTUN yang menngabulkan gugatan Surfenov-Parlin secara mutlak keseluruhan.

Dalam memori banding tersebut, KPUD terkesan melecehkan majelis hakim, dengan “tuduhan” tidak profesional, tidak komprehensif, menafsirkan hukum secara sewenang2, dan berbagai sikap lain yang merendahkan majelis hakim. Hal itu justru menggambarkan bahwa KPUD Siantyar hanya modal ngotot untuk menggagalkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Surfenov Sirait – Parlin Sinaga. Kurang memiliki ilmu tatanegara, apalagi ilmu hukum tata negara, Undang2 tentang politik, juga kurang memiliki etika, dan attitude.

Ketika gugatan SSPS baru diajukan ke PTUN, pengacaranya Marjoko mengatakan, bahwa perjuangan Surfenov hanya buang-buang waktu.”Memang gak pantas didukung orang KPUD ini. Soalnya tak ada sedikitpun niatnya membantu kelancaran Paslon SSPS, malah sebaliknya sangat2 mempersulit, dan bahkan secara sengaja menjegal, sejak awal pendaftaran sampai hari ini,” Kata Irwan E Batubara, SH, yang mengambil bidang hukum tata negara di sebuah perguruan tinggi di Medan. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Irwan. Buktinya, ketika PTUN Medan sudah memenangkan Gugatan Surfenov-Parlin Sinaga 25 Februari 2016, KPUD Siantar bukannya menyelenggarakan Pilkada Siantar yang terlunta2. KPUD malah menyeret2 Pilkada ke tingkat banding di PTTUN. Malah sudah mau kasasi sebelum waktunya.

Terkait tidak adanya rasa hormat terhadap Majelis Hakim PTUN Medan yang mengabulkan gugatan Surfenov Sirait-Parlin Sinaga, dalam Memory Banding KPUD Siantar antara lain menguraikan bahwa Majelis Hakim PTUN Medan yang menangani perkara ini tidak berwenang, tidak frofesional, tidak komprehensif. Menurut pemikiran saya, KPUD Siantar yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim PTUN Medan telah menafsirkan hukum secara sewenang2 sebagaimana diurai dalam Memori Bandingnya, dapat membuat tersinggung para penegak keadilan di negeri ini.

Di lain pihak, pemahaman KPUD yang minim terhadap hukum telah membawa Pilkada Siantar dapat menimbulkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap KPUD yang berakibat merosot pula minat masyarakat untuk mengikuti Pilkada.Betapa tidak, Putusan PTTUN belum ada, tapi KPUD sudah berteriak di media publik bahwa mereka akan kasasi, kecuali dilarang oleh KPU RI secara tertulis. Statement ini mempertontonkan tidak adanya loyalitas dan rasa hormat Mangasi kepada atasan atau pimpinannya. Sebaliknya ia mencoba mengkambing hitamkan KPU RI, karena KPU RI lah yang memerintahkan Pilkada Siantar ditunda pada 8 Desember 2015 lalu.

Jika KPUD Siantar yang dinakhodai Mangasi Tua Purba ngotot mengajukan kasasi pasca putusan PTTUN nanti, mau dibawa kemanalah Pilkada Siantar ini. Kalau ngotot kasasi, maka pilkada belum tentu dapat dilaksanakan tahun ini, mengingat Pembanding (KPUD) dan Terbanding (Paslon SSPS) dapat dipastikan akan melakukan upaya hukum Kasasi ke MA. Yang tersirat, demi kepuasan sanubarinya, Penyelenggara Pilkada Siantar sepertinya tidak ada niatan untuk menyelenggarakan pilkada sebelum mencampakan Surfenov-Parlin. Patut diduga, ada nuansa tertentu dalam upaya penjegalan ini. Nuansa apa ? Tak perlu saya jelaskan. Biarlah publik yang mencari dan menemukan jawaban.(*****)

Komentar Via Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *