Home / BERITA / KPUD SIANTAR TIDAK PERCAYA GUGATAN SURFENOV-PARLIN LAYAK DIGELAR DI PTUN MEDAN

KPUD SIANTAR TIDAK PERCAYA GUGATAN SURFENOV-PARLIN LAYAK DIGELAR DI PTUN MEDAN

Catatan Simon Sihombing (Bagian IV)
Kupersembahkan Untuk Warga Pematangsiantar

Oleh : Simon Sohombing
Oleh : Simon Sohombing

SUARASIANTAR.COM – Sejak awal, Ketua KPUD Siantar Mangasi Tua Purba terbingung-bingung mengapa Gugatan Surfenov – Parlin diterima PTUN Medan. Menurut pemahaman Ketua KPUD Siantar, Mangasi Purba, berdasarkan undang-undang, sengketa pemilihan kepala daerah hanya boleh disidangkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), Mangasi terheran-heran karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menerima gugatan pasangan Surfenov-Parlin dan menggelar persidangan terkait Pilkada Kota Pematangsiantar. 

Menurut Mangasi, proses persidangan akan berlangsung lama jika digelar di PTUN. Menurut Mangasi, proses persidangan akan berlangsung lama jika digelar di PTUN. Untuk itu, pihaknya tidak mau dipersalahkan bila pemungutan suara susulan tidak bisa digelar dalam waktu dekat, meski sesuai anjuran Menteri Dalam Negeri agar pilkada susulan segera dilaksanakan. “Kalau sidangnya di sini pasti lama,” kata Mangasi sebagaimana dilansir media massa. ”Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 153 dan 154 tahun 2015 yang berhak menggelar sidang sengketa adalah PT TUN,” kata Mangasi di PTUN, Jalan Bunga Raya, Rabu (15/12).

Mangasi tidak mengerti, dimana gugatan Surfenov – Parlin disidangkan yang menentukan bukan pihak KPUD Siantar. Tapi peraturan yang berlaku. Gugatan Surfenov Sirait – Parln Sinaga bukan sengketa Pilkada dan tidak mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2015 pasal 153 dan 154 tahun 2015, juga tidak mengacu kepada pasal 120 – 122 tentang tertundanya sebagian atau seluruh tahapan pilkada. Itu sebabnya, sidangnya bukan di PT TUN, melainkan harus di PTUN. Seharusnya, setelah beberapa kali mengikuti sidang di di PTUN Medan, Mangasi Tua Purba faham apa yang menjadi gugatan Surfenov – Parlin, dan mengapa diajukan ke PTUN, bukan ke PTTUN sebagaimana disebut-sebut Mangasi dan berbagai pihak lainnya.

Objek gugatannya adalah Berita Acara KPU Pematangsiantar-02.656024/XI/2015 tertanggal 27 Nopember 2015, yang salah satu poinnya minta untuk membatalkan Surat Keputusan KPU No 45-002.656024/XI/2015 karena telah membatalkan paslon Surfenov-Parlin. Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi (MK) No 31 terkait uji materi terhadap kewenangan DKPP, tidak lagi berwenang menggunakan istilah keputusannya final dan mengikat, kewenangan DKPP untuk putusan final dan mengikat telah dianulir dan keputusannya kata Mulyadi sudah tidak final dan mengikat lagi. Untuk diketahui, Keputusan DKPP bisa digugat ke PTUN. Wewenang DKPP sekarang hanya sebatas menilai tentang penyelenggara Pemilukada menyangkut integritas, moralitas dan etika. Yang memiliki kewenangan putusan final dan mengikat adalah Panwaslih. Soal kewenangan dimaksud, telah dikuatkan oleh Fatwa Mahkamah Agung (MA) tanggal 21 Mei 2015 yang ditujukan kepada Bawaslu, yaitu Fatwa MA No 155/Tuaka.TUN/V/2015.

Pada poin 2 disebut, bahwa Bawaslu RI tidak dapat menyelesaikan sengketa yang ada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, melainkan hanya dapat diselesaikan melalui PTUN. Bukan di PTTUN. PTUN lah yang berwenang sesuai peraturan dan perundang-undangan. Dan putusan Panwaslih itu menurut Fatwa MA adalah keputusan final dan mengikat. Keputusannya mempunyai nilai eksekutorial yang secara hukum wajib dilaksanakan oleh para pihak bersengketa. Ketika DKPP membatalkan keputusan Panwaslih Siantar dimana putusan Panwaslih adalah bersifat final dan mengikat, maka muncullah kasus ini. Dan gugatan Surfenov – Parlin sudah tepat dan pas adalah ke PTUN, bukan ke PT TUN.

Akibat kurang paham, KPUD Siantar menjadi tergugat karena telah membatalkan Keputusan Panwaslih yang menetapkan Surfenov – Surfenov Sirait Untuk dipahami, Panwaslih diberi wewenang sesuai UU No 1 tahun 2015 jo UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilukada, Pada Pasal 144 dijelaskan, bahwa putusan Panwaslih adalah Final dan Mengikat. Untuk kita pahami bersama, bahwa putusan Panwaslih tidak boleh dikoreksi. Untung saja KPU Siantar bersedia menunda pelaksanaan Pilkada Siantar tanggal 9 Desember 2015 lalu, Jika tidak ditunda sebelum turunnya putusan hakim PTUN yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), siapapun yang menang, tanpa keikutsertaan Surfenov-Parlin, maka hasil Pilkada Siantar cacat hukum.

Mengapa demikian ? Karena sebelum terjadinya pengaduan Zainul Arifin Siregar ke DKPP, KPUD Siantar telah menetapkan Surfenov Sirait – Parlindungan Sinaga adalah pasangan yang sah dan resmi sebagai Pasangan Calon Walikota – Calon Wakil Walikota Pematangsiantar dengan nomor urut 5. Namun akibat gerakan yang dilakukan oleh Zainul Arifin Siregar, maka Pesta Demokrasi di Pematangsiantar terjerat kasus hukum. Sayangnya KPUD Siantar terpengaruh pada hasil pergerakan Zainul Arifin Siregar yang waktu itu mengusung panji-panji Jama’ah Batak Muslim Indonesia (JBMI) Kota Siantar. Menurut berbagai sumber, ketika mengajukan gugatan ke DKPP, SK Zainul sebagai pengurus JBMI Siantar dipertanyakan masa berlakunya. (Bersambung)

Komentar Via Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *