Home / OPINI / Persoalan Perusahaan Daerah Bukan Hanya Soal Copy Paste

Persoalan Perusahaan Daerah Bukan Hanya Soal Copy Paste

rikanson

 

Sorotan masyarakat dan pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Pematangsiantar terhadap tiga ranperda, yakni tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PD Pasar Horas Jaya, Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Tirtauli dan PT Bank Sumut, serta Penyertaan Modal Daerah kepada PD Pembangunan dan Aneka Usaha, seyogianya bukan hanya sekadar soal copy-paste (salin-lekatkan), melainkan juga soal-soal lain yang lebih substansial.

Drs Rikanson Jutamardi Purba Ak, seorang pemerhati ekonomi dan penggagas Koalisi Rakyat untuk Siantar-Simalungun Sejahtera (KoRaSSS), menyampaikan pandangannya, kepada SuaraSiantar.com.

“Sebagai orang yang mendoakan pemerintah dan masyarakat demi kesejahteraan kota di mana saya tinggal, saya pun terpanggil untuk memberikan masukan dalam rangka penyusunan ketiga ranperda tersebut dan rencana pengesahannya menjadi perda bulan Desember ini,” katanya serius.

Menurut Jutamardi, ketiga ranperda ini dapat dikelompokkan dalam penyertaan modal dan tambahan setoran modal. Sebenarnya, pembentukan baru perusahaan daerah adalah sesuatu yang melawan tren. Fungsi utama pemerintah adalah lebih kepada regulator, fasilitator, dan pelayan masyarakat, daripada pelaksana usaha (pebisnis). Dikatakan melawan tren, karena yang dilakukan pemerintah umumnya merestrukturisasi perusahaan-perusahaan yang sudah ada (BUMN di pusat atau PD di daerah) supaya lebih bernilai (value-nya meningkat) dan bukan membentuk perusahaan baru. Pembentukan PD baru dilakukan jika dan hanya jika bidang usahanya sangat spesifik dan terlalu signifikan untuk hanya dikelola SKPD. Contoh: PT Jakarta Monorail di DKI Jaya.

Menyangkut penyertaan modal untuk PD Pasar Horas Jaya (PHJ) dan PD Pembangunan dan Aneka Usaha (PAUS) serta tambahan penyertaan dan setoran pemegang saham masing-masing untuk PDAM Tirtauli dan PT Bank Sumut, Pemko Pematangsiantar seharusnya sangat berhati-hati. Angka-angkanya sangat-sangat mencengangkan. Modal dasar PHJ ditetapkan Rp 1 T (satu triliun rupiah). Jika sebuah pesawat milik Susi Pudjiastuti dipukul rata senilai Rp 40 M, maka modal dasar PHJ tersebut setara dua puluh lima buah pesawat. Jika harga mobil Kijang Innova baru dipukul rata Rp 250 juta, itu setara dengan 4.000 mobil. Bandingan lain, APBD Kota Pematangsiantar tahun 2014 belum mencapai Rp 1 T.

Soal lain, Pasal 9 ayat (1) Perda tentang PD PHJ menyatakan, direksi diutamakan dari swasta. Nyatanya, Setia Siagian, mantan Kadis Pendidikan dan Kadis Pasar yang berlatar belakang pendidik dijadikan satu dari sekian direksi PHJ. Rekrutmen untuk direksi PHJ pun dilakukan tertutup, bukannya seperti Jokowi yang melakukan lelang terbuka jabatan ketika menjabat Walikota Solo dan Gubernur DKI Jaya. Bagaimana bisa mewujudkan “the right man on the right place”?

Ada hal lain yang keliru secara signifikan. Jika dicermati Pasal 54 ayat (1) Perda tentang PD PHJ, penggunaan laba audited setelah dikurangi penyusutan adalah sebagai berikut: untuk Pemko Pematangsiantar 50 persen; 20 persen untuk dividen bagi direksi dan jajaran pegawai yang dikaitkan dengan prestasi kerja dan 10 persen untuk biaya pelatihan pegawai; 25 persen untuk cadangan umum; 10 persen untuk jasa produksi; dan 5 persen untuk tunjangan hari tua (THT). Kalau semuanya dijumlahkan, angkanya jadi 120 persen. Memang, yang untuk Pemko, dalam angka tertulis 50 persen, tapi dalam “terbilang” tertulis 30 persen. Ini juga indikasi copy-paste yang diributkan selama ini.

Yang aneh adalah, adanya dividen bagi direksi dan jajaran pegawai yang dikaitkan dengan prestasi kerja. Di mana-mana, dividen itu adalah hak pemilik atau pemegang saham yang dalam hal ini Pemko Pematangsiantar. Umumnya, laba ditahan (retained earnings, bukannya dividen) dialokasikan menjadi cadangan umum, dividen, tantiem atau jasa produksi, dan cadangan khusus. Untuk direksi dan pegawai adalah tantiem atau jasa produksi, bukannya dividen. Oleh karena itu, perda ini sudah cacat sejak pembentukan dan pengesahannya.

PHJ diharapkan dikelola secara proporsional dan profesional serta menerapkan good corporate governance. Jika dicermati penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g, di sana dijelaskan bahwa menjadi direksi dipersyaratkan mempunyai pengalaman kerja pada perusahaan minimum dua tahun. Pengalaman ini tentunya pngalaman manajerial, bukan staf. Yang terjadi, masyarakat tahu persis rekam jejak direksi PHJ dan PAUS, ada yang tidak punya pengalaman kerja di korporasi.

Hal yang sama terjadi pula pada PD PAUS. Modal dasarnya Rp 0,5 T atau setara 2.000 mobil Kijang Innova baru walaupun modal setornya hanya Rp 50 M yang dicicil Rp 5 M per tahun selama 10 tahun anggaran. PD ini –dalam proses rekrutmen karyawannya– memaparkan 24 bidang usaha, meskipun dalam perdanya hanya mencantumkan 18 bidang. Persoalannya adalah adanya bidang-bidang yang tumpang tindih dengan PHJ yakni: pertokoan, perdagangan, serta makanan dan minuman. Timbul potensi “rebutan kavling” di antara keduanya. Karena satu di antara 18 bidang usaha PAUS itu ada juga perbankan dan asuransi, timbul lagi potensi “rebutan kavling” dengan Bank Sumut.

Banyaknya bidang usaha yang dikelola PAUS ini membuat Herowhin Sinaga, Dirut PAUS, suatu waktu berseloroh, “Jadi dirut PD ini sebenarnya ibarat sudah jadi walikota!” Tapi dalam pengelolaan perusahaan (korporasi), semakin banyak bidang usaha yang ditangani maka semakin kabur juga apa yang disebut sebagai core competence (kompetensi inti). Kearifan lokal mengatakan, “Ulang songon manangkap balang dua, sada pe lang dapot.” Jangan ibarat hendak menangkapbelalang sekaligus dua, akhirnya satu pun tidak dapat.

Payung hukum

Penyertaan modal di PDAM Tirtauli dan tambahan setoran modal di PT Bank Sumut ternyata punya dua tujuan ganda. Pertama, menyediakan payung hukum bagi penyertaan dan tambahan setoran modal itu karena jadi temuan BPK dan kedua, mengukuhkan tambahan modal untuk PDAM dari semula Rp 14,19 M menjadi Rp 100 M dan untuk Bank Sumut dari semula 16,46 M menjadi Rp 75 M.

Khusus untuk PDAM, setelah dilakukannya hair cut (penghapusan bunga dan tunggakan) pinjaman oleh Kementerian Keuangan demi penyehatannya, sebenarnya tahun 2013 telah untung sekira Rp 0,5 M. Oleh karenanya, PDAM Tirtauli sebenarnya sudah bisa menyumbang PAD melalui dividen. Sampai titik ini, untuk apa Pemko Pematangsiantar merencanakan tambahan penyertaan modal? Padahal pada saat yang sama, pembangunan infrastruktur (terutama jalan, jembatan, irigasi, dll.) seharusnya menjadi prioritas utama. Mengubah trotoar di segitiga emas (Sutomo – Sudirman – Merdeka) masih kalah prioritas dibandingkan pembangunan infrastuktur yang disebutkan terdahulu.

Pada posisi laba ini, seharusnya PDAM bisa mengajukan pinjaman tanpa membebani APBD melalui tambahan seoran modal ini. Kelebihan karyawan tentunya bisa dikumpulkan di suatu anak perusahaan baru, semisal pabrik air mineral. Atau seperti selama ini, memperbanyak swakelola tanpa pembentukan anak perusahaan baru jika pegawai yang dikumpulkan di sana takut kehilangan status pegawai PDAM atau menganggap dirinya sebagai pegawai outsourcing (alih daya) yang jadi momok itu.

Sekarang menyangkut Bank Sumut. Bank ini memang mengalami masalah manajemen dan risiko kredit. Hingga saat ini, penunjukan direktur utama bank tersebut masih terkatung-katung sepeninggal Gus Irawan Pasaribu. Selain itu, bank tersebut menderita unperforming loan (kredit macet) relatif besar. Untuk menutupi kerugian karena biaya kredit macet (bad debt expense), diperlukan suntikan modal (tambahan setoran pemegang saham). Karena Bank Sumut berperan sebagai banknya pemerintah daerah – pemerintah daerah di Sumatera Utara, maka tambahan setoran modal tersebut masih layak diterima.

Masalah yang timbul justru pada dua perusahaan baru daerah yakni PHJ dan PAUS ini. Operasional PAUS sudah berjalan dengan menempati bangunan eks gedung Nasional. Bahkan, rekrutmen karyawannya sudah berlangsung. Direksinya pun sudah dilantik. Yang terlalu maju adalah perikatan-perikatan yang dilakukan oleh PAUS dengan pihak ketiga, padahal perikatan-perikatan seperti ini membutuhkan persetujuan badan pengawas.

Jangan kiranya pembentukan PD baru ini serta penyertaan modal atau tambahan setoran modal di PDAM dan PT Bank Sumut lari dari tujuan awalnya mendorong perkembangan pembangunan dan perekonomian daerah serta menunjang peningkatan PAD yang akhirnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD Kota Pematangsiantar harus lebih jeli lagi dalam pembahasan ranperda-ranperda ini.

Selama ini, naskah akademik menjadi persoalan karena hanya menyangkut tata cara penyusunan perda atau soal sistematikanya saja. Padahal, yang dibutuhkan termasuk kajian akademik terhadap kelayakan pembentukan PD-PD itu atau –katakanlah – feasibility study. Ini akhirnya yang menyebabkan masyarakat menduga pembentukan PD-PD ini demi sumber bancakan di kemudian hari. n

Komentar Via Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *